Untuk mendukung pelaksanaan dua indikator dalam program Makassar Recover itu, selayaknya TNI dan Polri yang ada dalam wilayah Kota Makassar juga bisa bersinergi dengan Pemkot Makassar.
"Tidak boleh lagi ada satu pihak atau institusi yang jalan sendiri-sendiri, dan harusnya di bawah koordinasi langsung Pemkot Makassar," kata Zul.
Setelah HUT Kota Makassar kali ini, AUHM juga berharap proses reshuffle OPD secara menyeluruh bisa cepat dilaksanakan. Mengingat saat ini dugaan pungli dan korupsi masih 'rawan' terjadi dalam tubuh Pemkot Makassar.
Sanksi Penutupan Usaha
AUHM tetap menghargai upaya Pemkot Makassar yang telah memberikan sanksi kepada usaha yang diduga melakukan pelanggaran dalam masa PPKM lalu, semisal Holywings, Vegas, Liquid dan Barcode serta usaha lainnya.
Namun dalam pemberian sanksi, Zul mengharapkan adanya kebijakan yang lebih 'manusiawi' demi kelangsungan usaha dan tetap mempertimbangkan nasib para karyawan yang menggantungkan hidup pada usaha tersebut.
Menurut Zul, dalam masa seperti sekarang ini, memang sangat sulit bagi usaha-usaha sektor hiburan mengikuti aturan main terkait jam operasional yang diizinkan dalam masa PPKM.
Pasalnya, pembatasan waktu operasional tersebut sebelumnya cukup singkat, bahkan teramat singkat sehingga wajar bila ada usaha yang melewati jam operasional yang ditetapkan.
"Pada pelaksanaan PPKM kemarin itu, memang tempat hiburan diberi waktu yang super terbatas, buka hanya atau hingga pukul 21.00 Wita," paparnya.
Menurutnya, akibat dari aturan yang tidak dipertimbangkan secara matang tersebut membuat pengusaha jadi bingung.
