Metode penjaringan dengan menggiring pilihan alumni pada sejumlah nama dengan reputasi tertentu tanpa sadar menutup peluang kandidat di luar nama yang tercantum dalam survei. Cara ini semakin parah bila diikuti mekanisme pembatasan pencalonan yang hanya lewat saluran tertentu, diusulkan IKA Fakultas, Wilayah dan Jurusan. Padahal idealnya hak mencalonkan diri sebagai kandidat IKA merupakan hak setiap alumni dengan persyaratan yang tidak memberatkan.
Menempatkan tokoh penting dengan reputasi nasional sebagai ketua organisasi biasanya membuat para alumni bangga dan puas sekalipun manfaat nyata yang dirasakan tidak banyak.
Keuntungan imajiner yang diperoleh alumni seakan sepadan dengan kekuasaan politik atau ekonomi yang dipanen para ketua alumni sebagai hasil pertukaran simbolik suara alumni.
Mengisyaratkan gelar akademik tertinggi, jabatan politik, prestasi di dunia bisnis hingga klaim reputasi nasional sebagai rujukan untuk menggapai posisi ketua umum adalah bentuk kegenitan yang mengebiri hak partisipasi serta kesetaraan setiap alumni.
Di sini letak pentingnya merumuskan mekanisme yang demokratis menyangkut syarat pencalonan hingga mekanisme pemilihan yang menghormati hak memilih dan dipilih setiap alumni.
Tawaran mekanisme one man one vote mayoritas alumni dalam memilih ketua umum dipandang sebagai perwujudan spirit demokrasi partisipatoris dan bukan lewat mekanisme perwakilan Ketua IKA masing-masing fakultas maupun melalui sistem proporsional berdasarkan rasio jumlah alumni.
Menarik mencermati pandangan Dr. Arqam Azikin, analis Politik, Keamanan dan Hukum Unhas yang juga Anggota Presidium Forum Alumni pro Mubes Makassar mengenai mekanisme pemilihan yang tidak mentolirir strategi menggiring satu nama untuk dipilih secara aklamasi, melainkan wajib melalui mekanisme pemilihan atau seleksi secara berjenjang yang dimulai dari pendaftaran bakal calon, pemaparan visi-misi hingga pemungutan suara dan seterusnya.
