FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Pengelolaan sampah di Kabupaten Wajo harus ideal. Lebih simpel dan tidak membebani APBD.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Andi Baso Iqbal, bercerita, sampai sekarang sejumlah kecamatan meminta untuk dibuatkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Hanya saja, membuka TPS baru dinilai tidak tepat.
Sebab akan berdampak ke APBD Wajo. Di antaranya pembebasan lahan, biaya operasional, dan pembangunan jalan masuk lokasi TPS. Membutuhkan anggaran tidak sedikit.
Untuk mendapatkan lahan dekat dari akses jalan raya sekarang tidak gampang. Tanah banyak tersedia dibebaskan jauh dari jalan, jaraknya rata-rata puluhan kilometer (km).
"Kalau dibangun tentu tidak seperti pengerasan jalan tani. Kalau dibeton memerlukan anggaran besar," ujarnya.
Berdasarkan informasi dihimpun, biaya untuk cor jalan K350 per m² sekitar Rp329ribu. Jika setiap kecamatan dibuat TPS, maka porsi APBD Wajo akan dominan hanya pembangunan jalan TPS.
"Belum lagi TPS membutuhkan alat berat backhoe loader guna mengontrol sampah tidak menggunung," jelasnya.
Seperti pengelolaan sampah masyarakat di Kecamatan Belawa mulai tersendat. Mobil pick up pengangkut sampah, kerap rusak akibat medan jalan ke TPS di Mojong Desa Leppangeng cukup berat.
"Walaupun sudah pengerasan namun banyak titkk bergelombang. Belum lagi saat musim hujan, ban mobil terperangkap di kubangan," terangnya.
Namun, mantan Camat Tempe ini rupanya memiliki konsep lain untuk pengelolaan sampah di Wajo. Semua sampah kecamatan fokus di satu lokasi pembuangan. Yakni di TPA Cempalagi Kecamatan Tempe, luasnya sekitar 2 hektare (ha).
