FAJAR.CO.ID -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menggelar Sosialisasi dan Evaluasi terkait Pelaporan Pemilik Manfaat bagi Korporasi di Hotel Gammara Makassar, Kamis (18/11).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan target kinerja Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Indikatornya adalah meningkatnya jumlah pelapor Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di wilayah Sulawesi Selatan.
Menurut Anggoro ,Pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman korporasi agar melakukan pelaporan pemilik manfaat. Sedangkan kepada notaris diharapkan agar dapat memberikan pemahaman bagi para pengguna jasanya tentang kewajiban pelaporan pemilik manfaat sehingga tercipta pemahaman yang komprehensip terkait kewajiban pelaporan pemilik manfaat di Wilayah.
Pada Tahun 2021, Sebanyak 7.789 Korporasi sudah melaporkan pemilik manfaat, meningkat dari tahun 2020 yang hanya 1.741. “Tapi ini meningkat karena 2019 hanya 2.462 yang melapor karena gencarnya sosialisasi sperti ini," Kata Anggoro.
Narasumber kegiatan ini adalah Prof.Dr Anwar Borahima, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ria Trisnomurti, Notaris di Kota Makassar.
Pemilik Manfaat Menurut Prof. Anwar adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 13 tahun 2018.
