"Sehingga adanya konsensus dan komitmen terhadap pemanfaatan hasil retribusi ini, akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayananan dan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Sidrap," jelasnya.
Sementara terkait Ranperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, pemerintah daerah sebagaimana fraksi DPRD, berharap dapat mengoptimalkan PAD dari sektor pelayanan perozinan.
"Perda ini diharapkan melahirkan konsensus dan komitmen tentang pemanfaatan hasil retribusi dipergunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraaan penertiban persetujuan bangunan gedung dengan sertifikat layak fungsi," papar Mahmud.
"Semoga apa yang kita hasilkan nanti dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Sidrap," tutup Mahmud. (*/fnn)
