Wakili Bupati/Walikota se-Indonesia, Amran Mahmud Bertemu Menkopolhukam dan Menpan RB

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bupati Wajo, Amran Mahmud, didaulat mewakili bupati/walikota se-Indonesia membacakan butir-butir pernyataan bersama, tentang komitmen dan kesanggupan melakukan perbaikan dan pembenahan dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pembacaan komitmen ini dilakukan di sela-sela seminar nasional reformasi birokrasi yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Republik Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Deretan kepala daerah se-Indonesia ambil bagian pada kegiatan ini.

Amran Mahmud didampingi Bupati Sambas, Satono, bersama Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, sebagai perwakilan dari bupati/wali kota se-Indonesia. Sementara, untuk pemerintah provinsi, pembacaan diwakili Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani.

Pernyataan dibacakan langsung di hadapan Menkopolhukam, Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diwakili Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak, serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas diwakili Deputi Polhuhankam, Slamet Sudarsono.

Setelah itu, dalam seminar nasional yang secara digelar hibrida (daring dan luring) ini, Amran Mahmud bersama perwakilan kepala daerah menandatangani komitmen bersama reformasi birokrasi disaksikan Menkopulhukam dan Menpan-RB serta undangan lainnya.

Amran Mahmud mengatakan, sejak awal masa jabatannya memimpin Kabupaten Wajo bersama Wakil Bupati, Amran, dirinya sudah berkomitmen penuh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi ini merupakan salah satu dari 25 program kerja nyata kami dan kita sudah lakukan misalnya dengan penerapan sistem merit,” ucap Amran Mahmud yang dikonfirmasi usai mengikuti kegiatan ini.

Amran Mahmud juga menuturkan bahwa pada tahun pertama masa pemerintahannya, sudah dilakukan  restrukturisasi perangkat daerah dari 39 menjadi 27. Harapannya, supaya bisa lebih ramping, tetapi tetap kaya program.

  • Bagikan