Sekjen PP KKT Jeneponto: BBM Premium Jangan Dihapus Demi Kepentigan Rakyat Kecil

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID — Rencana pemerintah untuk menghapus BBM bersubsidi seperti premium dan penghapusan secara bertahap Pertalite dari pasar mendapatkan banyak kritikan dan kecaman dari masyarakat.

Selain pihak mahasiswa, Pemerintah Daerah pun menanggapi kebijakan pemerintah tersebut yang dinilai merugikan rakyat banyak.

Tak ketinggalan Sekjen Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea (PP KKT) Jeneponto, Abdul Rachmat Noer, menyampaikan kritikannya terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Rachmat, kebijakan penghapusan BBM bersubsidi Premium dari pasar adalah tindakan yang ceroboh dan menjadi bukti kebijakan ekonomi yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

Dampak penghapusan BBM Premium itu sangat besar pengaruhnya, bukan hanya kepada pelaku usaha tapi ujung-ujungnya akan sangat dirasakan oleh rakyat.

Rakyatlah yang akan menanggung semua dampak dari penghapusan Premium di pasar. Jangankan dihapuskan, menaikkan saja harga Premium membuat harga barang dan jasa di pasar akan tergerek naik, apalagi jika dihapuskan, efeknya akan lebih besar lagi, tutur alumni Fekon Unhas ini.

Pendiri Persaudaraan Pekerja Bangunan Indonesia (PPBI) ini menyayangkan jika kemudian pemerintah menghapus Premium dari pasar. Jangan sampai itu dilakukan karena akan menimbulkan efek berganda. Tidak hanya memicu kenaikan harga atau inflasi tapi berpotensi menjadi keresahan sosial. Nah ini yg sangat berbahaya jika muncul masalah sosial, jelasnya.

Rakyat saat ini sedang terbebani akibat pandemi Covid-19. Jutaan orang kena PHK, mereka kehilangan pekerjaan. Daya beli masyarakat pun semakin menurun. Jika BBM premium dihapus yang jelas akan membuat harga barang akan naik pula maka beban masyarakat semakin berat. Kasihan rakyat kita ini, ibarat sudah jatuh dari tangga tertimpa pula, papar Rachmat.

Karena itu saya berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang tidak pro rakyat ini. Lebih baik pemerintah memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan negara, memikirkan cara untuk membuk lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat daripada membuat kebijakan yang bisa membebani rakyat semakin miskin, harapnya. (rls)

  • Bagikan