FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly menegaskan kembali pentingnya profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan dalam Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serta Penandatanganan Komitmen Zona Integritas di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
“Harus ada perubahan sistem, mindset, birokrasi yang PASTI, jika profesional pasti punya skill, tapi kalau tidak akuntabel dan berintegritas, itu juga persoalan,” kata Yasonna.
Yasonna menuturkan, Deklarasi Janji Kinerja dilakukan untuk mengukuhkan komitmen insan Kemenkumham agar bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian, Penandatanganan Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.
Adapun Penandatanganan Komitmen Zona Integritas, bertujuan untuk mengimplementasikan delapan area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas.
“Sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat yang ditandai dengan kualitas dan kuantitas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meningkat,” ucap Yasonna, dalam acara yang mengangkat tema “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan Berakhlak Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural” tersebut.
Pada tahun 2022, Kemenkumham mempunyai delapan Sasaran Strategis dengan 21 ukuran keberhasilan yang diperjanjikan serta 126 Target Kinerja, yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja, 87 target terdapat di tingkat pusat dan 39 target di wilayah.
