"Itu melalui pengawasan yang dilakukan oleh BPK ini untuk evaluasi pelaksanaan program tahun 2021, disitu banyak masalah itu, ini kita tunggu LHP BPK mudah-mudahan harapan saya selaku anggota DPRD BPK mampu menemukan permasalahan yang terkait dengan permasalahn kegiatan yang dianggarkan melalui pendapatan anggaran belanja," katanya.
Arfandy mengaku heran kok dewan tidak merasa ada hal yang terjadi permasalahan.
Ia berpandangan perubahan APBD secara sepihak oleh Pemprov adalah bentuk pelecahan kepada parlemen.
"Kita tahu ini kan dilecehkan keputusan DPRD dan Gubernur itu dan kedua lembaga ini tidak merasa dilecehkan, ini menjadi tanda tanya kenapa?," Katanya.
"Harusnya inikan kalau terjadi perubahan itu harus dikembalikan tidak bisa diberikan persetujuan dan apalagi kalau tidak berdasar ada perubahan anggaran itu karena 1 rupiah pun terjadi perubaham dari pendapatan itu, itu harus dibicarakan, itulah wujud akuntabulitas penyelenggaraan pemerintah," tegasnya.
Ia melanjutkan kalau program berdasar pada RPJMD, pencapaian rencana pemenuhan jangka menengah. Sehingga, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu menjadi bagian pencapaian.
“Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dibicarakan yah silahkan dilaksanakan. Namun jangan juga yang sudah dibicarakan dewan itu tidak mendapatkan persetujuan namun tidak juga dilakukan, ini kan sebuah hal yang patut dibicarakan agar penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Iya pasti dan itu pelanggaran," sesalnya. (selfi/fajar)
