Kemenkumham Sulsel Deklarasikan Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas 2022

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanganan Zona Integritas Tahun 2022 di Hotel Four Point Makassar, Selasa (11/1/2022) . Temanya  “Kita tingkatkan kinerja kemenkumham semakin “PASTI” dan BerAKHLAK mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural”.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani, Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol AI Afriandi, Koordinator Pidum Kejati Sulsel Hasnadirah, Kepala BNNP Sulsel Brigjen Pol. Ghiri Prawijaya dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulsel Subhan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengatakan Deklarasi janji kinerja ini bertujuan mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas.

Sedangkan penandatanganan komitmen Zona Integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 6 area perubahan Reformasi Birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi meningkat.

Acara di mulai dengan penandatangan janji kinerja oleh 33 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Imigrasi dan 1 Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, melalui Koordinator Bidang Pidana Umum Hasnadirah membagikan pengalaman dan kunci keberhasilan instansinya meraih predikat WBBM. Kunci keberhasilan dalam meraih WBBM terletak pada bagaimana jajaran mengubah mindset, culturset, dan komitmen. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran harus dalam visi yang sama mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Juga dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menerapkan semangat hospitality untuk kepuasan masyarakat. Yang terpenting bagaimana cara kita mempermudah masyarakat sehingga masyarakat terpuaskan dan melihat tidak ada perbuatan korupsi.

  • Bagikan