Ketua Majelis Syuro PKS Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024, Minta Rawat Demokrat dan Semangat Reformasi 1998

  • Bagikan
Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri (Dok. Dery Ridwansah/ JawaPos.com )

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri mengatakan partainya menolak untuk menunda penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini dikatakan Salim Segaf menanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pengusaha-pengusaha di Indonesia menginginkan hajatan lima tahunan tersebut ditunda.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,” ujar Salim kepada wartawan, Jumat (14/1).

Mantan Menteri Sosial (Mensos) juga mengimbau agar para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi UUD 1945 dan bersama-sama menjaga semangat reformasi.

“PKS meminta kepada seluruh elit politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh kepada konstitusi UUD 1945 serta tetap merawat demokrasi dan semangat reformasi 1998,”

Selain menolak penundaan Pemilu 2024, hasil Musyawarah Majelis Syura juga menghasilkan keputusan mendukung upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidensial treshold 20 persen.

“PKS mendukung judicial review presidential threshold di MK. PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Penundaan lantaran pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” kata Bahlil.

Bahlil mengklaim pengusaha tengah babak belur menghadapi pandemi Covid-19 yang terjadi di dalam negeri. Namun, pada 2024 mendatang mesti dihadapkan lagi dengan urusan politik.

  • Bagikan