FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut Edy Mulyadi bukan berstatus kader parpol yang berdiri pada 1998 itu. Edy sudah keluar dari parpol yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu setelah pelaksanaan pemilu lalu.
Oleh karena itu, PKS menuturkan pernyataan Edy Mulyadi tidak ada kaitannya dengan partai berwarna kebesaran putih.
"Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh juru bicara resmi DPP PKS dan juga anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang," kata jubir PKS Ahmad Mabruri, Minggu (23/01).
Mabruri menyebut PKS selalu menyampaikan kritik terhadap isu pemindahan ibu kota di forum resmi. Misalnya, mengkritik di parlemen dan sesuai konstitusi.
PKS, kata dia, selalu menyampaikan kritik dengan argumentasi berdasar akademis sebagai parpol penyeimbang pemerintah. "Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," ungkapnya.
Mabruri pun berharap perbincangan tentang IKN seharusnya dengan iklim perbincangan yang sehat dalam bingkai NKRI. "Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat," bebernya.
Edy Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) karena dianggap menghina Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketum Partai Gerindra.
Kabid Humas Polda Sulut Kombes Jules A Abast mengakui bahwa memang benar ada laporan yang mereka terima terhadap Edy Mulyadi. “Betul, di SPKT Polda Sulut telah ada pelaporan tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial,” kata Jules kepada JPNN, Minggu.
