Dia menambahkan, kepala Otoritas IKN selain arsitek harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. ”Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. IKN ini menjaga geopolitik nasional,” terang Bernardus Djonoputro.
Dia melihat, kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil, terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas. Sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah.
”Jadi kenapa, karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan,” ucap Bernardus Djonoputro.
Dia menambahkan, kemampuan tersebut diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota dan juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.
”Sehingga sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi,” beber Bernardus Djonoputro.
Kemudian, dia menjelaskan, IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana dan seluruh urusan juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik, dan utilitas lainnya. ”Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur,” jelas Bernardus Djonoputro.
