Pemerintah Diminta Evaluasi PTM 100 Persen Kelompok Usia Kurang dari 11 Tahun

  • Bagikan
Ilustrasi -- Fatmawati Rusdi ketika meninjau PTM di SMP Negeri 44 Makassar.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen pada kelompok usia kurang dari 11 tahun. Hal itu disampaikan oleh sejumlah organisasi profesi medis.

Antara lain adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia Intensif Indonesia (PERDATIN), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular (PERKI), serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

Hal ini perlu dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, yakni kepatuhan anak-anak usia 11 tahun ke bawah terhadap protokol kesehatan masih belum 100 persen. Juga belum tersedianya atau belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun.

“Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi Covid-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya. Dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia, bahkan sudah ada kasus meninggal karena Omicron,” ungkap Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto dalam siaran pers, Minggu (23/1).

Adapun, Ketua Umum PERKI Isman Firdaus menyampaikan bahwa anak potensial mengalami komplikasi berat, yakni multisystem inflammatory syndrome in children associated with Covid-19. “Komplikasi long Covid-19 lainnya sebagaimana dewasa yang akan berdampak pada kinerja dan kesehatan organ tubuh lainnya,” terangnya.

Maka dari itu, 5 organisasi medis mengusulkan agar anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga. Lalu, anak-anak yang memiliki komorbid diimbau untuk memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter yang menangani.

Begitu juga agar anak-anak yang sudah melengkapi imunisasi Covid-19, dapat diberikan pemahaman dan dipantau dalam melaksanakan protokol kesehatan dapat mengikuti PTM. Kemudian, diminta agar mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah seyogyanya dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan publik

  • Bagikan