Lebih jauh, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada pemilik lahan secara berkelanjutan.
Olehnya itu, pemerintah daerah dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel serta instansi terkait terus memberikan pencerahan kepada pemilik lahan guna mengantisipasi munculnya konflik horizontal.
Sementara itu, Bupati MYL-sapaan akrab Muhammad Yusran Lalogau, menyebut pihaknya mendukung percepatan pembebasan lahan untuk jalur KA di wilayahnya.
Toh, kehadiran KA nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Meski demikian, dimintanya agar pembebasan lahan dilakukan sesuai prosedur dan warga yang keberatan tetap difasilitasi.
"Saya sebagai bupati tentu men-support pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan di sini. Yang penting, semua dilaksanakan sesuai prosedur dan bagi masyarakat yang mungkin belum puas agar tetap difasilitasi, apa yang bisa kita berikan sesuai aturan main. Kita harap ini bisa cepat terselesaikan dan (manfaatnya) bisa dinikmati oleh masyarakat," ungkapnya.
Disinggung soal dugaan adanya mafia tanah, MYL mengaku pihaknya terus berupaya melakukan antisipasi. Orang nomor satu di Pangkep itu telah menginstruksikan camat, lurah hingga kepala desa untuk memastikan segalanya berjalan sesuai aturan.
Namun, terkadang ada oknum LSM atau yang lain yang coba masuk dengan memberikan iming-iming kepada pemilik lahan.
"Soal itu (dugaan mafia tanah), saya sampaikan ke camat hingga kepala desa agar bagaimana semua berjalan sesuai aturan. Kadang seperti ini, ada oknum LSM atau apapun namanya yang coba masuk-masuk, kita tidak tahu yang mereka janjikan. Intinya, kami dari pemerintah daerah bekerja memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," tutupnya.
