FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menjadi atensi.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto pun mengaku telah meminta BPK untuk mengungkap temuan yang ada.
Temuan itu kata dia yang ada di sejumlah OPD, misalnya saja di Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Saya juga minta semua pengungkapan yang ada diungkap saja, Jalan Metro, bansos, silakan diungkap, penerimaan di Bapenda yang bocor, BUMD ungkap saja,” kata Danny, Selasa, (25/1/2022).
Khusus untuk di Dinas PU masuk Jalan Metro Tanjung Bunga, Danny menyebut ada miliaran potensi kerugian negara. Itu dianggarkan dalam APBD 2021.
“Kan kemarin itu ada potensi kerugian negara. Rp33 miliar cuma 250 meter. Ini kita tidak cukup Rp90 miliar 5 km, 2 arah lagi. itu aneh jelas sekali. itu masuk tahun lalu jadi sekarang diaudit,” ujarnya.
Untuk di Dinas Sosial, diketahui sejauh ini, dugaan mark up bansos tahun 2020 terus didalami oleh pihak BPK. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk diperiksa termasuk mantan Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suaeb.
Sementara untuk di Bapenda, juga sebelumnya laskar pajak sempat menjadi temuan, sehingga dibubarkan.
Adapun di BUMD Makassar, Danny telah menegaskan untuk melakukan penataan total di seluruh BUMD.
Baik di Perumda Air Minum Makassar, Perumda Parkir, Perumda Pasar Makassar Raya, Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Perumda Rumah Potong Hewan (RPH) dan PD Terminal. (selfi/fajar)
