Sementara, Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, mengungkapkan, Badan Publik di Sulsel memiliki banyak aplikasi. Sayangnya, data yang dimuat di dalamnya tidak bersifat real time atau update.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama," kata Aryanto.
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel Andi Hasbi Nur, dalam kesempatan ini membeberkan beberapa strategi yang ia lakukan, untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui informasi publik di OPD yang dipimpinnya. Termasuk, bagaimana melayani para pemohon informasi.
Sekedar diketahui, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel merupakan salah satu badan publik yang berprestasi saat monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Dimana, hasilnya memperoleh predikat Cukup Informatif.
"Mendapatkan predikat Cukup Informatif itu tidak mudah. Perlu komitmen semua orang di jajaran dinas itu, kemudian bisa mengimplementasikan keterbukaan informasi publik," kata Fauziah Erwin, host diskusi sekaligus Komisioner KI Sulsel, yang disambut applaus peserta diskusi. (*)
