FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menekankan pentingnya kode etik jelang pemilu serentak 2024.
Hal itu disampaikan Prof Muhammad saat KPU Sulsel menggelar sosialisasi untuk peningkatan pemahaman kode etik kepada penyelenggara pemilu KPU tingkat Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (11/2/2022).
Dia menegaskan kode etik dipandang bukan hanya sebagai hal penting saja, melainkan juga merupakan barang super mewah bagi penyelenggara Pemilu.
"Kode etik itu adalah mahkota penyelenggara pemilu. Kalau ada salahgunakan maka akan rusak integritas," jelasnya.
Lanjutnya, kode etik bukanlah sesuatu yang dijual di toko atau pasar gelap sekali pun. Karenanya, seorang penyelenggara Pemilu tidak akan memahami dan memiliki jika memang sejak awal dia tidak memupuk kode etik.
"Kita punya pengalaman ada yang positif kita teruskan kita kuatkan, yang negatif kita perbaiki, karena harapan publik terhadap penyelenggara itu sangat tinggi untuk mencetak pemimpin bangsa," jelasnya.
Prof Muhammad mengatakan, sudah berulang kali menyampaikan bagaimana pentingnya kode etik itu untuk menjalankan tugas di lingkup KPU dan Bawaslu.
"Jadi kita tadi ketemu dengan perwakilan dari KPU provinsi dan kabupaten kota dan kami harap pesan pesan itu diteruskan kepada teman teman yang lain," harapnya.
Menurutnya, ada potensi masa perpanjangan petugas adhoc. Tapi pihaknya masih menunggu keputusan dari Komisi II, pemerintah, dan KPU.
"Namun pertimbangannya saat ini efisiensi yah. Memang jarak pilpres, pilkada, dan pileg tidak terlalu jauh tapi apakah pilihan itu yang ditetapkan, kita tunggu perkembangan," pungkasnya.
