FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM GPMI (Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia) Heikal Safar menyampaikan pendapatnya terkait pro dan kontra pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Dalam hal ini dia menyoroti meningkatnya permintaan pemekaran dari sejumlah daerah otonomi setiap tahun di Indonesia seiring dengan rencana pemindahan IKN. Heikal mengakui pemekaran daerah dianggap menjadi salah satu jalan terbaik untuk rentang kendali pemerintah memperbaiki pelayanan publik.
Namun, bagi sebagian masyarakat yang menolak, ada penilaian bahwa pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. "Menurut saya, pemindahan IKN dan pemekaran daerah jangan dipaksakan saat pandemi Covid-19, karena lebih banyak mudaratnya dan hanya menambah calon koruptor," kata Heikal pada Senin (14/2).
Dia menjelaskan pemekaran daerah di Indonesia berkembang pesat sejak UU No 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat dengan persiapan yang cukup lama.
Adapun persiapan tahapan tersebut menyangkut banyak hal. Di antaranya penyiapan infrastruktur, aparatur pemerintahan daerah hingga terbangunnya fasilitas-fasilitas pemerintahan dan umum lainnya. Hal itu membutuhkan biaya anggaran negara yang sangat besar.
Heikal khawatir uang rakyat yang seharusnya untuk digunakan memperbaiki kehidupan pertumbuhan ekonomi rakyat kecil, berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik. Dia mengatakan jangan sampai pemekaran daerah justru dimanfaatkan oknum-oknum penyelenggaranya. Apalagi kebijakan tersebut berpotensi membuka tindak pidana korupsi.
