Program Prioritas Pemprov Sulsel Tahun 2022, Pengerjaan Ruas Jalan LHR Tinggi Kewenangan

  • Bagikan
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel melakukan rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan pengarahan Strong Point Pemerintah Daerah (Prioritas) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Lantai IV, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Senin, 14 Februari 2022.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel melakukan rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta pelaksanaan pengarahan Strong Point Pemerintah Daerah (Prioritas) Tahun Anggaran 2022 di Ruang Rapat Lantai IV, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Senin, 14 Februari 2022.

Pertemuan ini mengevaluasi capaian Pemprov Sulsel di 2021, rencana dan langkah pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Serta mempersiapkan tahun 2023.

"Alhamdulillah kita di 2021 bisa dilewati bukan karena saya sendiri. Tapi tentu dengan kepala OPD, TGUPP, staf ahli dan para asisten yang membantu kami dan juga terkhusus kepada tim Pokja yang sudah bekerja dengan sangat baik. Apresiasi kepada tim Pokja," sebut Andi Sudirman Sulaiman.

Pemerintah Provinsi Sulsel terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga, Sulsel Raih Kategori Baik Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa Tahun 2021.

Ia menekankan, hal-hal yang berkaitan dengan hambatan terutama di pengadaan barang dan jasa untuk segera diselesaikan. Selanjutnya, meminta OPD agar segera mempersiapkan kegiatan, terutama di 2022 untuk dipercepat segera agar bisa difungsikan dan dinikmati masyarakat.

Ia menyebutkan, tahun sebelumnya, orientasi pembangunan infrastruktur lebih banyak ke arah yang bukan kewenangan Pemprov Sulsel, tahun ini lebih kepada kewenangan dan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.

"Infrastruktur kita tahun ini, kita arahkan ke LHR tinggi. Kemarin banyak konsentrasi ke bangunan dan LHR yang bukan wilayah kewenangan. Sekarang kita lebih banyak tahun ini di wilayah (LHR) kewenangan, karena kita mengejar target RPJMD. Dan memang sangat dibutuhkan masyarakat," paparnya.

  • Bagikan

Exit mobile version