FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran untuk menyelesaikan beberapa infrastruktur. Di antaranya terkait dengan relokasi warga Lumajang yang tinggal di sekitar Gunung Semeru.
Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan, pihaknya membutuhkan tambahan dana Rp 199 miliar untuk relokasi warga. ”Ini untuk percepatan pembangunan infrastruktur bagi total 2.000 kepala keluarga (KK) pascabencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang,” kata Diana di ruang Komisi V DPR kemarin (16/2).
Ditjen Cipta Karya PUPR mencatat, kebutuhan komponen fisik meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, jembatan, dan dinding penahan tanah di lokasi pascabencana. Kemudian, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 24 liter per detik dan sanitasi serta pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Total pembangunan fisik itu bakal menelan Rp 192,9 miliar.
Selain itu, ada komponen nonfisik yang meliputi proses manajemen dan perencanaan konstruksi jalan, jembatan, serta drainase SPAM fasum dan fasos pada kawasan relokasi dengan biaya total Rp 7 miliar. Gabungan biaya komponen fisik dan nonfisik mencapai sekitar Rp 199 miliar.
Selain Semeru, masih ada PR penyelesaian hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) bagi relokasi warga pascabencana di NTT, NTB, dan Sulbar. Perkiraan kebutuhan dana mencapai Rp 487,5 miliar.
Berdasar laporan BNPB per Selasa (15/2) lalu, pembangunan di Desa Sumbermujur telah mencapai 234 huntara dan 635 huntap. Data itu terhitung sejak dimulainya pembangunan pada 4 Januari sampai 15 Februari. Huntara dan huntap yang dibangun akan memperhatikan faktor kenyamanan dan memberikan ruang untuk melakukan aktivitas ekonomi. (jpg/fajar)
