FAJAR.CO.ID, SENGKANG -- Banyaknya aset kendaraan dinas (Randis) Pemkab Wajo tanpa buku kepemilikan, ditanggapi oleh Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna.
Kata dia, semua perangkat daerah lingkup Pemkab Wajo. Wajb mendukung langkah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, dalam melakukan penataan aset daerah.
"Perangkat daerah itu saling membantu dalam pencatatan aset daerah," ujarnya kemarin.
Mulai dari pemerintah desa hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerjasama. Karena pencatatan aset yang baik memiliki pengaruh besar. Dalam target Pemkab Wajo mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Langkah inventarisasi juga dinilai oleh legislator dari Fraksi PAN ini, mendukung misi Bupati Wajo Amran Mahmud dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.
"Semua harus bekerjasama," paparnya.
Sebelumnya, BPK menemukan ratusan Aset kendaraan Pemkab Wajo tanpa bukti kepemilikan atau BPKB pada tahun anggaran 2020.
Tercatat 2.263 unit aset kendaraan, diketahui 1.867 unit didukung bukti kepemilikan dan 396 unit tanpa bukti kepemilikan. Terdiri roda enam 23 unit, roda empat 62 unit, roda tiga 13 unit, dan roda dua 298 unit.
Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKPD Wajo, Suardi membenarkan hal itu. Kata dia, aset kendaraan tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan pengadaan berasal dari 41 perangkat daerah.
"BPKB aset-aset itu sulit untuk bisa ditelusuri lagi keberadaan. Karena pengadaan dulu-dulu," sebutnya.
