Senada dengan itu, anggota Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan juga menegaskan agar pihak PT Huadi memperhatikan segala aspek dalam beroperasi.
"Perusahaan smelter ini secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Namun di satu sisi, kita juga ingin agar dampak negatif bagi masyarakat dikurangi atau bahkan dicegah," kata mantan Bupati Bantaeng dua periode itu.
Dalam kunjungan ini, dihadiri rombongan Komisi IV DPR RI, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perwakilan Kementerian Pertanian (Kementan).
Selain itu, hadir pula unsur forkopimda Bantaeng, OPD terkait, legislator Partai Gerindra Misbahuddin Basri, dan pengurus NasDem Bantaeng.
- Komisi IV DPR Eksekusi Laporan Masyarakat
Rusdi Masse menegaskan bahwa Kunjungan ini fokus pada persoalan limbah sesuai laporan masyarakat.
"Adanya aduan masyarakat, terkait aroma, ini mengganggu, kawasan ini memang berdekatan dengan pemukiman. Sehingga kami turun langsung. Rekomendasinya seperti apa, makanya kami butuh ngecek di lapangan dan diskusi," kata Rusdi Masse.
Komisi IV juga meminta data dari PT Huadi terkait kebermanfaatan hadirnya perusahaan itu. Termasuk data hasil pemantauan KLHK dan pemerintah setempat.
"Data PT Huadi terkait kebermanfaatan segera dikirimkan sebelum masuk masa sidang reses," tegasnya.
Azikin Solthan juga menyorot limbah slag yang ada di dekat pemukiman dan jalan raya.
Kata Azikin, limbah yang sudah menggunung tersebut berbahaya jika tidak ditangani secepatnya.
"Sudah banyak surat yang masuk terkait permasalahan ini. Sehingga kita datang untuk melakukan peninjauan.
Seperti limbah slag yang menggunung, itu berbahaya, ditakutkan jika longsor dapat membahayakan masyarakat pengguna jalan. Termasuk laporan soal kesehatan masyarakat. Itu harus ditangani," jelas Azikin Solthan.
