"Di bidang infrastruktur, dengan adanya kegiatan normalisasi sungai yang mana telah dilakukan pengerukan sedimen sungai agar debit air bertambah serta memperbaiki tebing sungai agar tidak terjadi longsoran sehingga dapat menjaga alur sungai, kita juga senantiasa gencar melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait seperti BBWS Jeneberang dan pemkot makassar guna pecegahan banjir terutama pada sistem drainase yang perlu diperbaiki yang mengarah ke kanal kanal yang ada di kota makassar,"ungkap Astina.
Selain itu, dukungan dari pemerintah pusat guna pencegahan banjir berupa hadirnya Bendungan multifungsi, Kolam retensi dan waduk seperti Bendungan Bili-Bili, Bendungan Ponre-Ponre, Bendungan Paseloreng, Bendungan Karalloe, kolam regulasi Nipa nipa dan waduk pampang.
"Hal ini sangat membantu mereduksi banjir. Namun kondisi iklim yang memang saat ini sangat ekstrim. Bisa dibayangkan bila pemerintah tidak melakukan penanganan secara rekayasa struktur, mungkin dampak yang timbul akan luar biasa," jelasnya.
Untuk membantu pengendalian bencana menurut Astina, sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat saling mendukung.
"Misalnya tidak melakukan pembukaan lahan yang tidak terkendali, memelihara prasarana drainase yang ada, termasuk tidak membuang sampah di saluran/sungai, tidak menempati daerah sempadan sungai, tidak membangun di badan sungai/drainase, serta memperhatikan tata ruang yang sudah ditetapkan," pintanya.
Tak hanya itu, Dinas Kehutanan Sulsel pun gencar melakukan program dalam melestarikan dan merehab hutan dan DAS. Hal ini dijelaskan Kepala Dinas Kehutanan Sulsel, Andi Parenrengi.
