Oleh karena itu, dia mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mengevaluasi sekaligus bila perlu menonaktifkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama.
"Narasi yang tidak sehat tentu sangat tidak layak dilontarkan oleh seorang pejabat publik. Saya pikir Jokowi perlu mengevaluasi kinerjanya bila perlu mengganti Menteri Yaqut," tegas Suharlim.
Lebih lanjut, pihaknya menilai Menag Yaqut sepertinya belum layak untuk menduduki posisi sebagai menteri, apalagi ini menteri agama merupakan jabatan yang sangat vital di antara menteri-menteri yang lain. Mestinya, kata dia, Menteri Agama harus menjaga lisannya dan tidak mengeluarkan argumentasi yang bisa memicu emosional publik.
"Kita ketahui bersama bahwa menyoal tentang agama itu sangat sensitif sehingga seorang pejabat publik mesti berhati-hati dalam memilih perbendaharaan kata, karena narasinya yang keluar sekejab saja bisa menjadi konsumsi publik," ujarnya.
Perihal aturan pengeras suara atau lebih dikenal sebagai Toa, Suharlim tidak menyoal karena tentunya Menteri Agama punya kewenangan untuk mengeluarkan berbagai peraturan - peraturan tersebut. Namun bukan berarti harus membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing peliharaan yang notabene itu adalah binatang haram menurut ummat Islam.
“Pernyataan itu sungguh tidak sopan sekali. Harusnya seorang pejabat publik mampu menjaga lisannya sehingga narasinya sehat dan menyejukkan serta menempatkan perbandingan yang tepat," ucapnya.
"Tetapi pernyataannya telah memicu keributan publik, makanya Jokowi perlu evaluasi Menteri Yaqut, bila copot dan ganti dengan tokoh atau ulama yang jauh lebih berkualitas," pungkasnya. (rls-sam)
