FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publlik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mencatat, ada 118.000 hingga 180.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah sendiri terus melakukan komunikasi persuasif kepada para ASN.
Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN melalui dua skema. Namun, informasi mengenai pemindahan ASN juga masih belum dapat dirincikan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.
“Memang ASN sudah menandatangani perjanjian bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Tercatat ada 118.000 hingga 180.000 AS bergantung pada skema mana yang diterapkan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Minggu (27/2).
Ia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Usman, pemindahan Ibu Kota ke Nusantara bukan sekadar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan, tetapi merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan tranformasi menuju Indonesia maju.
“Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN, agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik,” imbuhnya.
Usman menegaskan, kebijakan pemindahan IKN tentu tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan sudah melewati banyak kajian dan penelitian dari segala aspek geografis, sosiokultural, ekonomi maupun infrastruktur. Berbagai aspek itu dilakukan melalui studi yang komprehensif dan mendukung pemindahan Ibu Kota ke Nusantara.
