Fajar.co.id, Makassar -- Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel Andi Haris Minggu (27/2) mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan Naskah Akademik (NA) Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Bulukumba, Andi Supardiman pada rapat koordinasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Bulukumba beberapa hari lalu.
Menurut Andi Haris, Pemda Bulukumba sejak 2019 telah melakukan Mou dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Komitmennya untuk mewujudkan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, aplikatif dan implementatif. Selama tahun 2021 lalu sebanyak 15 ranperda (dari Pemkab dan DPRD) telah di harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Sulsel .
Saat ini kata Andi Haris , terdapat 22 (dua puluh dua) orang fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di kanwil yang siap mengharmonisasi produk hukum daerah. Pembagian wilayah kerja mereka ( zonasi ) sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Andi Supardiman mengatakan Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk membuat produk hukum daerah membuat pemerintah daerah lebih produktif dalam menciptakan regulasi di tingkat daerah.
Peraturan-peraturan daerah ini diharapkan lebih mencerminkan aspirasi dan kepentingan daerah karena dibuat sendiri oleh pemerintah setempat, kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
