Jumlah tersebut didominasi oleh merchant sektor UMKM dengan porsi sebesar 83,38% atau 436.615 merchants. QRIS juga membantu Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.
Oleh karena itu BI juga menjalin kerja sama dengan Thailand dan Malaysia dalam pengembangan fitur QR-Cross Border, yang ke depan juga terus diperluas ke negara Asia seperti Singapura, India, Jepang, dan Saudi Arabia.
"Melalui acara Obor Digitalisasi ini, kami meminta semua pihak yang hadir untuk memberikan dukungan pada program SIAP QRIS pada pasar tradisional dan mall serta berupaya maksimal dalam peningkatan pengguna QRIS terutama pada penduduk dewasa,"kata Iman.
Bank Indonesia sebagai otoritas sektor moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah, serta otoritas Kementerian/Lembaga untuk menjaga ketahanan sistem keuangan termasuk dengan perbankan, asosiasi, fintech, maupun e-commerce.
Isu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi topik pembahasan Bank Indonesia dan pembuat kebijakan baik nasional maupun global, termasuk menjadi salah satu isu yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Transformasi digital, kesehatan yang inklusif dan transisi energi merupakan arahan Presiden RI pada Presidensi tersebut. Sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, dalam rangka mempercepat digitalisasi, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) telah meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019 sebagai salah satu kanal pembayaran non tunai.
