“Saya tidak anti impor. Tapi mesti ada upaya mengurangi jumlah impor pangan ini agar ada pemberdayaan petani peternak sekaligus memberikan kebutuhan pada masyarakat banyak yang sebagai konsumen,” ujar Akmal.
Sementara terkait dengan keseragaman harga, Akmal menyarankan pemerintah memikirkan subsidi transportasi pangan sehingga ada kesamaan harga komoditas pangan antara di desa dan di kota.
Akmal juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan yang relatif agresif pada penahanan ekspor sehingga stok dalam negeri aman. Hal itu guna meminimalisir antrian panjang dan rebutan minyak goreng di berbagai daerah seperti di Pare-Pare dan Rembang
“Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logika nya di mana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter,” tegasnya.
Politikus asal Sulawesi Selatan ini menyebut, yang perlu ditelusuri adalah kondisi sistemik apa yang berkemampuan menimbun minyak goreng, dengan jumlah besar. Sehingga kelangkaan stok di berbagai wilayah dan pertokoan terjadi.
“Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng,” pungkas Akmal. (jpg/fajar)
