FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kelangkaan minyak goreng membuat masyarakat rela mengantre berjam-jam di toko perbelanjaan. Bahkan, mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan minyak goreng yang belakangan ini sulit ditemukan di pasaran.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kondisi tersebut telah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Pasalnya, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Pada Oktober 2020, Indonesia sempat memproduksi minyak sawit sebesar 5,24 juta ton dengan besaran konsumsi hanya 1,5 juta ton. Meski setahun kemudian pada Oktober 2021, turun 15,8 persen, dimana produksi minyak goreng sebesar 4,41 juta ton, tapi konsumsi masih konstan sekitar 1,5 juta ton.
“Bagaimana dunia tidak memandang miring dengan situasi negara kita, dengan kelimpahan pangan pada komoditas minyak goreng, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan produk ini,” kata anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Selasa (8/3).
“Ini kan sudah menjadi ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi. Tidak ada alasan negara ini kekurangan minyak goreng, tapi situasi wajah negara kita sangat miris pada tata kelola komoditas minyak goreng ini,” sambungnya.
Akmal mengatakan, komoditas pangan strategis ini mesti dipacu untuk dapat diproduksi dalam negeri. Sehingga kualitas dapat terjaga karena sifat kadaluarsanya yang cepat, dan harganya dapat dikendalikan dengan instrumen kebijakan negara.
Ia mencontohkan seperti beras, gula, turunan kedelai (tahu tempe), cabai, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang dan jagung dapat dioptimalkan produksi dalam negeri. Sedangkan komoditas lain dengan portofolio lahan pertanian yang ada, negara dapat mendatangkan dari luar.
