Fajar.co.id, Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Utara tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Aula Kanwil, Jumat (11/03).
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD) Maemuna yang memimpin rapat harmonisasi mengatakan, kegiatan ini merupakan proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, akomodatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
Maemuna berharap melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kanwil Sulsel dapat terus bersinergi, berkolaborasi, serta menjalin kerjasama dalam pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kab. Luwu Utara Baharuddin Nurdin mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Sekretaris Daerah terkait dengan Harmonisasi Ranperda tersebut, yang nantinya akan disampaikan ke DPRD Kab. Luwu Utara. “Kehadiran kami disini adalah untuk meminta koreksi/fasilitasi rancangan peratruan daerah yang telah kami buat bersama,” kata Baharuddin.
Lebih lanjut, Baharrudin sampaikan bahwa telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 (empat) menteri pada tanggal 25 Februari 2022 lalu. Dengan terbitnya SKB tersebut, pemda berhak untuk memungut retribusi bangunan gedung.
Oleh karenanya, Baharuddin mempertanyakan, apakah rancangan peraturan daerah tentang persetujuan bangunan gedung akan dilanjutkan atau inklusif dengan rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) no 1 tahun 2022.
