Raihan meminta pemerintah untuk tidak membiarkan kebocoran-kebocoran pada alur distribusi. “Segera tindak tegas oknum-oknum yang terlibat menimbun minyak goreng, menjualnya ke industri dan mengekspornya ke luar negeri tersebut,” paparnya.
Raihan menganggap kelangkaan minyak goreng merupakan ironi di tengah Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit mentah atau CPO terbesar di dunia. “Artinya kita belum berdaulat. Jangan sampai masalah ini bisa berlarut-larut yang berakibat menambah penderitaan rakyat. Pandemi sudah sangat cukup membuat rakyat susah,” ujarnya.
Diharapkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk segera memperbaiki tata kelola minyak goreng, terutama di aspek distribusinya. “Ketersediaan stok memang harus dipastikan ada, yang menurut Mendag aman untuk 1,2 bulan ke depan. Tapi realitas di lapangan berkebalikan, minyak goreng tetap langka dan mahal. Karenanya stock minyak goreng ini kan perlu dikawal dan diawasi distribusinya agar tidak terjadi banyak kebocoran,” tandas dia.
Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa stok minyak goreng di Tanah Air melimpah. Berdasarkan kebijakan domestic market obligation (DMO), total minyak goreng terhimpun mencapai 573.890 ton.
Dari total minyak sawit DMO itu, sudah terdistribusi 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan. Lutfi pun menuturkan bahwa jumlah yang terdistribusi tersebut melebihi kebutuhan konsumsi nasional masyarakat selama satu bulan, yakni di angka 327.321 ton.
