Sejauh ini kata Danny, pihaknya baru memformat ulang website hingga akun sosial media masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Semua harus diambil lagi datanya dari bawah. Kan kita berbasis Qrcode. Sekaligus mendata orang miskin, rumah tidak layak, dsb. Intinya Metaverse datanya harus bagus,” tambahnya.
Untuk anggaran, Danny mengaku belum mengetahui pasti. Sementara untuk regulasi adalah kewenangan pemerintah pusat.
Danny optimis konsep Metaverse akan sangat berpengaruh pada perekonomian Makassar.
“Korelasinya itu semua serba cepat. Kalau ekonomi lebih cepat dan transparan. Metaverse itukan transparansi. Semua orang bisa lihat, akses. Maka kecepatan uang, sifatnya ekonomi makin cepat. Semakin banyak uang yang bisa dinikmati masyarakat,” tutur orang nomor satu Makassar ini.
Sementara untuk studi kelayakan (Fisibilasity) menurutnya tidak perlu karena bukan bangunan fisik tapi sistem revolusi digital. (selfi/fajar)
