FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politukus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengkritisi sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Masinton meminta jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju bekerja sesuai tugasnya.
Pasalnya, Luhut dalam suatu kesempatan mengklaim mempunyai big data 110 juta masyarakat ingin Pemilu 2024 ditunda.
“Menteri-menteri bertugaslah sesuai dengan poksinya, ranah politik itu ranah partai politik, ada semacam indikasi yang saya rasakan juga dan masyarakat juga rasakan, seakan-akan negara cuma diatur oleh beberapa orang,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
Masinton menegaskan, jika jajaran pembantu presiden berbicara ranah politik akan jadi preseden buruk ke depannya.
“Kalau ini kita dibiarkan, ini akan menjadi preseden ke depan, bagaimana demokrasi itu akan dikangkangi,” tegas Masinton.
Meskipun, Masinton juga mengakui dirinya menghormati berbagai pandangan partai politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Penyampaian pandangan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari tugas parpol.
Namun, politikus partai berlogo Banteng moncong putih itu mengaku terganggu melihat indikasi pencabutan demokrasi di balik wacana penundaan pemilu.
“Demokrasi yang saya rasakan hari ini dirancang dengan metode bottom up, tidak lagi dengan cara dialog. Tapi memaksakan,” pungkas Masinton.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu 2024 bedasarkan suara dari rakyat Indonesia.
