FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendorong PBB, Rusia dan Ukraina serta pihak-pihak yang terlibat dalam perang Rusia-Ukraina untuk menyepakati gencatan senjata atas nama kemanusiaan. SBY menolak menggunakan istilah ‘operasi militer khusus’ yang digunakan Rusia.
“Dari sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipercaya penderitaan penduduk (non kombatan) memang eksis dan telah melampaui batas normal,” kata SBY, Kamis (17/3).
SBY melanjutkan, secara moral, pihak-pihak yang berperang, harus membukakan jalan untuk pemberian bantuan kenanusiaan melalui gencatan senjata sementara (truce). Truce ini harus dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak.
“Masyarakat internasional, utamanya PBB, tidak boleh abstain dan tidak peduli dengan aksi kemanusiaan ini,” tegas SBY.
Berdasarkan pengalamannya, SBY mengakui memang tidak mudah mencari solusi damai dari konflik bersenjata yang sudah terjadi. Saat masih aktif dalam dinas militer, dengan pangkat Brigjen, SBY pernah memimpin pasukan perdamaian PBB di zona konflik Bosnia-Herzegovina selama enam bulan pada tahun 1996.
Selain itu, saat menjadi Menko Polsoskam era Presiden Gus Dur dan Menko Polkam pada era Presiden Megawati, SBY terlibat aktif menyelesaikan konflik horisontal di Sampit, Poso, Ambon dan Maluku Utara. Saat menjadi Presiden, SBY berhasil menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh yang sudah berlangsung 29 tahun. Presiden SBY juga terlibat aktif dalam upaya dunia mengatasi konflik Suriah pada pertemuan G20 di Rusia.
