FAJAR.CO.ID, MOSKOW -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akan melakukan pemungutan suara pada Jumat (18/3) mengenai seruan yang dirancang Rusia untuk akses bantuan dan perlindungan sipil di Ukraina. Namun, para diplomat mengatakan langkah itu akan gagal karena rancangan tersebut tidak mendorong penghentian pertempuran atau penarikan pasukan Rusia.
Rancangan resolusi itu, yang dilihat oleh Reuters, juga tidak membahas pertanggungjawaban atau mengakui bahwa Rusia melakukan invasi ke tetangganya itu.
Dalam sebuah video yang diunggah di Twitter pada Selasa (15/3), Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward menggambarkan semua aspek itu sebagai kelalaian yang mencolok dan mengatakan Rusia sedang bertindak semaunya. Dia mengatakan Inggris tidak akan menyetujui rancangan teks Rusia di Ukraina.
“Resolusi itu menyerukan agar semua pihak menghormati hukum humaniter internasional, tetapi mengabaikan fakta bahwa Rusia melakukan kejahatan perang,” katanya. “Invasi dan tindakan merekalah yang menjadi penyebab krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung ini,” imbuhnya.
Untuk dapat disahkan, resolusi Dewan Keamanan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis, atau Amerika Serikat. Para diplomat mengatakan langkah Rusia itu akan gagal karena sebagian besar dari 15 anggota Dewan kemungkinan akan abstain.
“Kami tidak akan memberikan kepercayaan pada upaya Rusia untuk menghindari akuntabilitas, tanggung jawab, dan kesalahan atas agresi mereka yang tidak beralasan,” kata Olivia Dalton, juru bicara perutusan tetap AS untuk PBB.