FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespons soal isu penundaan Pemilu 2024 yang belakangan ramai dibicarakan.
Terlebih sempat beredar undangan rapat dari Kemenko Polhukam kepada Bawaslu dan KPU membahas penundaan pesta demokrasi tersebut. “Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan,” kata Mahfud dalam siaran persnya kepada wartawan, Minggu (20/3).
Menurut Mahfud, kegiatan tersebut sengaja dibatalkan karena menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan penundaan Pemilu 2024.
“Padahal sebenarnya pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda (pemilu) tetap," ucap Mahfud. Mahfud pun memastikan pemerintah tetap menjadwalkan Pemilu 2024 mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian legislatif, dan kepala daerah.
“Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," tegas Mahfud.
Lelaki kelahiran Sampang, Madura ini menganggap isu ini menjadi ramai karena didiskusikan partai politik, DPR, LSM, hingga ormas.
“Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi pemerintah sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," tegas Mahfud.
Di kalangan wartawan sempat beredar beredar undangan rapat koordinasi terkait isu pemunduran pemilu serentak 2024 dan isu calon pejabat (Pj) kepala daerah. Rapat itu akan dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
