FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah angkat bicara terkait pengusiran pihak PT Vale Indonesia saat rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi D DPRD Sulsel, Kamis 24 Maret 2022 kemarin.
Ulla sapaannya mengatakan, apa yang terjadi dalam RPD termasuk dinamika yang sudah biasa terjadi. Namun perihal pengusiran pihak PT Vale Indonesia dari RDP, tidak mengatasnamakan instansi DPRD Sulsel.
"Itu bukan DPRD mengusir. Tapi dinamika di RDP. Jangan pengusiran atau penolakan itu dijadikan sikap institusi. Itu keliru, karena kami belum bersikap di DPRD," kata Ulla saat ditemui di DPRD Sulsel, kemarin.
Dia menuturkan, RDP di komisi sejatinya masih tahapan awal. Belum ada kesimpulan yang bisa diambil. Sehingga Ulla menyayangkan pengusiran PT Vale saat RDP.
"Karena semua RDP harus melaporkan hasilnya ke pimpinan. Nanti kita bahas ke dalam. Pimpinan akan meminta komisi D melampirkan apa hasil rapatnya. Kita bahas bersama pimpinan fraksi dan yang lainnya," ujarnya.
Menurut Ulla, setiap perusahaan juga memiliki tupoksi. Mengutus seseorang sesuai bidangnya. Apalagi yang dipersoalkan Komisi D ialah limbah kayu dan limbah industri PT Vale Indonesia.
"Kalau PT Vale mengirim orang yang bertanggung jawab dalam kasus yang diundangkan, tentu dia akan mengutus orang yang berkaitan dengan soal itu," paparnya.
Calon Ketua Demokrat Sulsel ini pun meminta Komisi D untuk tidak membangun opini buruk ke publik. Seolah-olah DPRD Sulsel bermusuhan dengan PT Vale Indonesia.
"Tidak boleh diframing seolah-oleh DPRD bermusuhan dengan PT Vale Indonesia. Saya tidak sedang membela PT Vale. Tapi kami mau meletakkan barang-barang ini sesuai tempatnya," jelasnya.
