Disebutkan dalam ringkasan disertasi. Secara implisit, pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo berhubungan dengan kebijakan publik.
Antropologi kebijakan sebagai bidang kajian, amat dipengaruhi oleh tulisan Shore & Wright (2003) yang menjelaskan kebijakan sebagai teks kultural, alat klasifikasi, narasi yang dipakai untuk menjustifikasi atau mengkritik kondisi sekarang, atau alat retorika dan formasi diskursif yang berfungsi untuk menguatkan satu pihak atau malah mengeksklusi pihak lain.
"Keduanya berkeinginan membuka
kemungkinan baru yang lebih luas dari kepengaturan, kuasa, dan perubahan sosial yang membentuk kehidupan sosial hari ini," tuturnya.
Lanjut Gorontalo, 29 Agustus 1959 itu, untuk menganalisa pelaksanaan Program unggulan kartu sejahtera di Kota Gorontalo, bisa dapat menggalinya melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan publik dengan paduan analisis pendekatan antropologi kebijakan.
Simana analisis perilaku lembaga dan antar lembaga dalam penentuan implementasi. Program kartu sejahtera melalui analisis proses kebijakan program unggulan kartu sejahtera, fragmentasi budaya masyarakat dibawa secara bersamaan untuk masuk ke dalam semantik sosial baru.
Dalam operasionalisasi kebijakan (work of policy) diberlakukan kegiatan untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi masyarakat dan gagasan ke dalam cara yang baru, sehingga bisa dipahami bahwa kebijakan tersebut adalah wahana yang sangat berkuasa untuk melakukan perubahan sosial.
