"Tidak mudah untuk menjaga
stabilitas jaringan dimaksud, karena tentunya terdapat berbagai kepentingan yang diemban oleh masing-masing instansi yang terlibat," katanya.
"Disinilah komitmen instansi yang
didalamnya terdapat Pokja dan OPD dibutuhkan untuk tidak mengedepankan kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuan program kartu sejahtera di Kota Gorontalo," sambung dia.
Sebagai kesimpulan, dia menyebutkan kebijakan pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera telah mampu mensejahterakan rakyat melalui program yang diisitilah dengan "Program Gratis Dari
Lahir Sampai Mati (meninggal)".
Program tersebut juga tidak membatasi masyarakat mampu atau tidak mampu karena masyarakat terkonsolidasi dan dilegitimasi dengan baik oleh aturan tentang kartu sejahtera dan mampu membentuk perilaku diskursif
masyarakat.
"Dengan adanya komitmen dan dukungan masyarakat, dapat menjadi ikatan psikologis dan organisatoris yang ditandai dengan tingginya tingkat kepercayaan dan penerimaan, ketertarikan masyarakat, meningkatkan loyalitas pemerintah, meningkatkan komitmen dan etika birokrasi," jelasnya.
Hal tesebut tampak dari koordinasi birokrasi yang selalu terjalin dengan baik, sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan kartu sejahtera, pemerintah dan masyarakat sangat berantusias menerima kebijakan tersebut.
Hingga saat ini, respon masyarakat terhadap pelaksanaan program unggulan kartu sejahtera sangat beragam dan program tersebut diinformasikan dengan baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Kelompok Kerja (Pokja), Kecamatan, Lurah, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Media Massa, Media Sosial pamflet, leaflet, spanduk, baliho dan Surat kabar lokal.
