FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) lingkup pemerintah kota Makassar tergolong rendah dibandingkan pemerintah daerah lainnya.
Bukan itu saja, Monitoring Center For Prevention (MCP) juga termasuk rendah. SPI Pemkot Makassar hanya 68 sementara SPI-nya 57.
“Karena kan hasil capaian dari SPI dan MCP di Pemkot kan mengenaskan. Termasuk yang rendah. MCP cuman 68, SPI cuma 57. Rata-ratanya sangat rendah di Indonesia atau Sulawesi Selatan,” kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Niken Ariati, Jumat, (1/4/2022)
Hal ini ia ungkapkan ketika berkunjung ke Balaikota Makassar Sulawesi Selatan untuk meminta komitmen pemerintah kota Makassar dalam memperbaiki tata kelola dan melakukan kegiatan sosialisasi pada.
Niken membeberkan sejumlah catatan khusus untuk pemerintah kota Makassar yang perlu diperbaiki.
Mulai dari tender proyek yang gagal hingga pelayanan publik pemerintah kota Makassar.
“Perbaikan layanan DPM-PTSP, terus Bapenda juga pajak-pajaknya masih kurang dari target. Sama ada proyek yang mungkin gagal tender yang perlu diselesaikan,” jelasnya.
“Pelayan publik minta sosialisasi kampanye anti korupsi. Terus peningkatan integritas penyelenggara negara di dalam,” sambungnya.
Selain Pemerintah Kota Makassar, dia juga membeberkan pemerintah daerah yang termasuk rendah yakni Kabupaten Toraja Utara.
“Kalau yang rendah itu ada beberapa. Toraja Utara, Makassar itu termasuk rendah untuk ukuran ini, paling rendah di Sulsel. Nomor 15 terendah kota besar,” pungkasnya.
