Kebijakan afirmatif yang diterapkan pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat harus sampai di telinga masyarakat agar pro-kontra pemindahan IKN dari sudut pandang SDM tidak menjadi bola liar yang dikhawatirkan akan menjadi amunisi untuk menolak pemindahan IKN. Kepastian kebijakan afirmatif ini harus segera disosialisasikan, yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan IKN tidak mengalienasi masyarakat lokal.
Kebijakan afirmatif yang diterapkan pemerintah guna mengakselerasi pembangunan SDM di IKN Nusantara ibarat angin surga yang menyegarkan hati dan perasaan masyarakat di tengah ketar-ketirnya masyarakat lokal soal eksistensi mereka di IKN. Melansir Tempo.co, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengabarkan kabar baik, dan kabar baik ini diharap tidak sekadar lips service semata.
“Masyarakat lokal akan dilibatkan dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi,” ucap Suharso dalam keterangan tertulis dari penyelenggaraan audiensi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat Kalimantan di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat 18 Maret 2022 seperti dikutip Tempo.co. Lanjut ia mengatakan, masyarakat lokal akan dipertimbangkan menduduki jabatan strategis, dan warga lokal didorong mengembangkan potensi daerah.
Ia juga mengatakan masyarakat lokal akan menjadi fokus pembangunan SDM di IKN nanti. “Wilayah yang beririsan dengan IKN takkan digusur, kampung itu tetap menjadi bagian kota inti dan kita bikin smart village,” terangnya. Semua janji surga yang disuarakan lantang, semua angin segar yang ditiup lembut diharap bukan pepesan kosong, manis di mulut hanya untuk membungkam kekhawatiran. Tentu bukan ini yang diharapkan warga lokal.
