“Penunjukan LBP sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” katanya.
“Namun di tengah situasi sekarang yang sedang terjadi kegaduhan politik akibat agenda penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta penambahan periodisasi presiden yang terbaca publik bahwa LBP adalah aktor intelektual dan penggerak utamanya tentu ini menjadi berbeda,” tuturnya lagi.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Jokowi salah secara manajemen.
“Tentunya patut mempertanyakan apa yang menjadi pertimbangan Presiden memberi jabatan yang begitu banyak kepada LBP. Secara manajemen ini salah,” kata Kamhar kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).
Politisi Demokrat ini menyebut yang dilakukan Jokowi ini seperti menunjukkan adanya krisis sumber daya manusia handal di Indonesia.
Selain itu, keputusan ini juga menimbulkan tanda tanya atas kemampuan manajerial Jokowi.
“Person role overload dan seolah-olah kita memiliki keterbatasan atau krisis SDM handal untuk jabatan-jabatan tersebut, padahal banyak dan pasti lebih baik,” katanya.
“Publik menjadi semakin mempertanyakan kemampuan manajerial Presiden,” jelasnya lagi.
Tak hanya itu, Kamhar Lakumani juga kembali mengingatkan terkait big data Luhut, dukungan Apdesi, hingga peristiwa marah-marahnya Jokowi saat sidang kabinet. (pojok)
