FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo mahasiswa 11 April tiba-tiba berubah dari depan Istana Negara Jakarta ke gedung DPR RI. Tuntutan BEM SI juga berubah dari enam tuntutan menjadi empat tuntutan saja.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar demonstrasi 11 April di depan gedung DPR/MPR RI siang ini.
“Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di Rumah Rakyat atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada,” kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal kepada wartawan, Minggu (10/4/2022).
Dalam aksi 11 April di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan.
Berikut empat tuntutan mereka yang merupakan hal berbeda dari enam tuntutan sebelumnya seperti yang diutarakan pada 28 Maret lalu:
- Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
- Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
- Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.
- Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
“Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab.
Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu,” katanya.
“Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat.
Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja,” ucapnya. (pojoksatu)
