Oleh: Tamsil Linrung
Ketua Kelompok DPD MPR RI
Eskalasi demonstrasi menyergap dari berbagai penjuru negeri. Gairah pergerakan kembali bersemi. Gelombang protes mahasiswa menggema. Tampak ada orkestrasi yang terkonsolidasi. Dipicu oleh kegelisahan nurani. Lalu menjadi komando perlawanan dengan fokus isu dan tuntutan yang menjadi problem mendasar dan aktual bangsa ini. Menyelamatkan demokrasi.
Kebanggaan sebagai salah satu bangsa paling demokratis memang perlahan sirna. Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu indikator penting negara demokratis yang dilansir oleh Bank Dunia, tercatat merosot secara tajam. Bahkan kini berada di bawah rata-rata dunia. Skor Civil Liberties Indonesia melorot dari angka 0,66 tahun 2015 menjadi 0,59 pada tahun 2020.
Lima komponen penting dari kebebasan sipil ini adalah kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beragama, kebebasan aktivisme, dan jaminan keamanan pribadi, yang masing-masing mencerminkan konsep inti dalam literatur hak asasi manusia. Pada tahun 2020, secara umum indeks demokrasi Indonesia bahkan mencatatkan angka terendah sejak Indeks Demokrasi diluncurkan The Economist Intelligence Unit (EIU).
Problem demokrasi tidak sebatas isu-isu politik dan kebijakan publik. Tapi juga mencakup demokrasi ekonomi yang merupakan dampak turunan dari acakadut perpolitikan di negeri ini. Problem ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan terhadap akses-akses ekonomi sudah menjadi perbincangan yang populer di negeri ini. Namun, kebijakan publik yang dilansir oleh pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan masalah itu. Sebaliknya, bahkan melanggengkan ketimpangan dan ketidakadilan.
