FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Jokowi secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Begitupun penundaan pemilu.
Hal itu ditegaskan Jokowi lewat seluruh sosial medianya. Praktis ini sekaligus menganulir seluruh wacana yang mengalir deras selama ini.
Sejalan dengan pernyataan Jokowi, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, HAM Nurdin Halid menegaskan, sejak awal Partai Golkar tidak pernah mendukung penambahan masa jabatan presiden.
“Saya sejak awal sudah sering mengatakan dan banyak dikutip media, bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta penundaan Pemilu tidak sejalan dengan semangat Partai Golkar. Partai Golkar harus tunduk pada konstitusi. Penundaan Pemilu tidak sesuai dengan konstitusi negara dan amanat reformasi,” kata Nurdin Halid Selasa (11/4/2022).
Selain konstitusi negara, Partai Golkar juga memiliki alasan kuat melakukan penolakan pada wacana penundaan Pemilu.
Menurut Nurdin Halid, Golkar mendasarkan sikapnya pada Munas 2019 dan Rapimnas Partai Golkar.
“Munas 2019 menghasilkan Panca Sukses. Di dalam Panca Sukses termaktub Sukses Kelima, yakni amanat memenangkan Partai Golkar pada tahun 2024 bukan tahun 2025, 2026 atau tahun lain. Karena itu Golkar tidak mungkin menyetujui penundaan Pemilu,” kata Nurdin Halid.
Ketua Umum Dekopin itu mengatakan, Partai Golkar adalah anak kandung reformasi. Tidak boleh berlawanan dengan amanat reformasi.
"Salah satunya sudah menetapkan batasan kekuasaan presiden hanya boleh menjabat dua periode masa jabatan,” kata Nurdin Halid.
