FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi sungai Tallo dan pembebasan lahan di sekitar Kolam Regulasi Nipa-Nipa.
Hamka mengatakan dampak dari ditariknya kembali anggaran normalisasi dan pembebasan lahan itu, warga sekitar waduk tergenang banjir.
Ini merupakan aspirasi masyarakat Desa Jenemadinging, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang terdampak banjir.
"Masyarakat sekitar waduk tergenang banjir. Bukan salah pak menteri, bukan salah (balai) Pompengan. Karena sudah pernah dipersiapkan anggarannya tapi belakangan ditarik kembali karena masih ada protes dari masyarakat terhadap kelayakan pemberian ganti untung tanah mereka," papar Hamka B Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajaran yang digelar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Legislator Golkar asal Sulawesi Selatan itu mengaku sudah bertemu dan membahas permasalahan ini Kepala Balai Pompengan untuk mengusulkan kembali anggaran yang pernah ditarik.
Bahkan, menurut pengakuan warga yang mengadu, bahwa saat itu mereka diprovokasi seseorang sehingga pembebasan lahannya jadi tersendat.
"Belum lama ini masyarakat disitu datang ke saya menyampaikan bahwa saat itu mereka diprovokasi oleh seseorang. Sehingga saat ini mereka terkena banjir di sekitar normalisasi waduk di Nipa-Nipa. Saya bersama warga dan kepala Balai Pompengan menginginkan normalisasi itu dilanjutkan," ujarnya.
