FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan isyarat rencana kenaikan sejumlah sektor energi.
Mulai dari BBM subsidi, tarif listrik nonsubsidi. hingga elpiji tabung 3 kilogram. Hal ini guna mengantisipasi dampak geopolitik yang akan ditimbulkan perang Rusia dan Ukraina di Eropa.
Kendati demikian, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Latunreng saat ditemui menilai langkah pemerintah sangat tidak tepat saat ini.
Sebab masyarakat belum sepenuhnya pulih, pun masih tercekik dengan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pangan di saat Ramadan.
"Dunia usaha tetap berpikir positif terhadap seluruh regulasi, namun pemerintah harus mencari pola, mencari momentum yang tepat agar kenaikan itu jangan numpuk di suatu suasana yang tidak pas. Yaitu Bulan Suci Ramadan," jelas Latunreng, saat ditemui di lapangan Sultan Hasanuddin.
Konsekuensinya akan terjadi kelangkaan, sebab saat ini mobilitas orang-orang sangat tinggi. Ada potensi mereka yang bergerak akan terhambat, sehingga dia meminta kenaikan dipertimbangkan di waktu yang tepat.
"Justru pemerintah dengan geopolitik jangan sekarang rakyat lagi nikmati bulan puasa, butuh kebijakan menolong, karena bulan juli kan tidak ada, Agustus juga tidak, jangan di saat seperti itu, bukan keputusan politik yang baik," kata dia.
Selain itu, kenaikan ini semestinya dibarengi dengan subsidi, Latunreng menilai peran pemerintah semestinya masuk saat situasi seperti ini.
Di tengah gejolak ketidakstabilan, pemerintah harus cakap, sebab masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.
