FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan isyarat rencana kenaikan sejumlah sektor energi.
Mulai dari BBM subsidi, tarif listrik nonsubsidi. hingga elpiji tabung 3 kilogram. Hal ini guna mengantisipasi dampak geopolitik yang akan ditimbulkan perang Rusia dan Ukraina di Eropa.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel, Latunreng mengatakan, jika ini dipaksakan, dipastikan akan terjadi kegaduhan.
Dia menilai kebijakan ini tidak elok, pejabat yang ditunjuk kata dia semestinya orang yang berintegritas, mereka didudukkan karena mampu mencari terobosan, di saat sulit mereka mampu menetralisir.
"Di saat ada masalah dia mampu redam, kalau nda ada masalah dibuat masalah kan bukan di situ, kan begitu masalahnya, apa masalahnya sekaran?, Masalah terbesar karena sumber pendapatan tidak ada," tandas dia.
Sementara itu pendapat berbeda dilayangkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ketua Hipmi Sulsel, menilai kenaikan ini jelas akan berdampak pada bahan pangan dan kebutuhan hidup masyarakat.
Meski demikian kondisi ini perlu dimaklumi, sebab kondisi dunia saat ini tidak stabil. Hal ini pun tak bisa dihindari.
"Kenaikan bahan bakar memang berat. Tetapi hal itu tidak bisa dihindari karena memang kondisi dunia yang memaksa hal itu," jelas dia.
Opsi subsidi juga dianggap tidak tepat diberikan ke masyarakat, sebab akan membebani pemerintah, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil.
"Kita tidak boleh menjadi beban pemerintah. Karena pasti berat kalau pemerintah harus subsidi," tandasnya. (ikbal/fajar)
