FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Hasrullah menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah kota Makassar.
Menurutnya, kebijakan pemerintah harus berbasis kebutuhan masyarakat. Sementara, kebijakan Pemkot Makassar berbasis proyek.
Salah satu program bombastis Pemkot misalnya Makassar menuju Kota Metaverse. Dia menyebut, yang perlu menjadi prioritas Pemkot Makassar yakni kebijakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Seperti penanganan banjir dan tawuran yang dinilainya cukup mendesak.
“Banjir dibilang genangan. Tawuran antar kelompok juga yang pernah menjadikan bayi sebagai korban,” ujarnya, Rabu, (20/4/2022).
Hasrullah menyebut tak ada langkah taktis yang menjadi solusi pemerintah untuk mengurangi itu.
“Nda berhenti itu. Busur itu tidak pernah jadi perhatian. Ada satuan pernah dibentuk tapi formalitas saja,” ucapnya.
Belum lagi kata dia terkait balapan resmi yang akan digelar di Jalan A.P. Pettarani.
“Masa Jalan A.P Pettarani mau dijadikan arena balap. Apa dia tidak pikirkan itu. Kenapa dia tidak pikir itu akar masalahnya. Anak-anak Makassar itu butuh lahan untuk arena balap. Kalau Pettarani, saya tidak tahu dimana ini otaknya Pak Danny. Cari akal masalahnya itu. Di Makassar ini kan hilang ruang-ruang publik,” imbuhnya.
Di sisi lain Dosen Ilmu Komunikasi Unhas ini menyebut kebijakan Pemkot Makassar selama ini juga kurang melibatkan akademisi. (selfi/fajar)
